ini artikelnya :

Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Tifatul Sembiring menegaskan, partainya belum tentu kembali mendukung Susilo Bambang Yudhoyono pada Pemilu 2009. Semua calon presiden memiliki bobot yang sama di mata PKS.

Bahkan, kata Tifatul di Medan, Sumatera Utara, Minggu (14/9), dari sejumlah riset, koalisi PKS dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah yang dianggap bisa mendatangkan pemilih dalam jumlah paling besar. Dari riset ini, sangat mungkin PKS menggandeng Megawati Soekarnoputri pada pemilihan presiden 2009.

”Terhadap Susilo Bambang Yudhoyono, PKS menerapkan zero option setelah koalisi kami berakhir tahun 2009. Akan ada pertimbangan ulang,” ujarnya.

Tifatul mengutarakan, mungkin seusai pemilu legislatif, pilihan PKS dalam berkoalisi pada pemilihan presiden tidak sama seperti tahun 2004. ”Koalisi partai Islam dengan partai nasionalis adalah yang bisa mendatangkan pemilih paling banyak,” ujarnya sembari menyebutkan keberhasilan koalisi PKS dan PDI-P pada beberapa pemilihan kepala daerah (pilkada).

Tifatul juga mengesampingkan pendapatnya tentang calon presiden dari kalangan muda, yang pernah dilontarkannya beberapa waktu lalu. Namun, diakuinya, presiden atau wakil presiden dari kalangan muda memang menjadi keniscayaan pada waktu mendatang. ”Pemilu 2009 adalah kesempatan terakhir bagi calon yang usianya di atas 60 tahun,” katanya.

oleh karna itu saya berkesimpulan :

Pada saat yang lalu Pemerintah SBY-JK telah melihat berbagai koalisi-koalisi partai-partai islam serta tokoh-tokoh agama islam (pencetus RUU Pornografi) dengan berbagai tokoh-tokoh yang selalu bertentangan/oposisi dengan pemerintahan SBY-JK dan kegiatan-kegiatan koalisi tersebut bisa membahayakan keduanya, oleh karna itu Political will dari SBY-JK yaitu isu RUU Pornografii dimainkan dan nantinya akan di arahkan untuk disahkan agar menyamakan Visi dan Misi serta Kemauan para Pencetus RUU APP agar bisa terjalin lagi suatu kesamaan dan koalisi yang memperkuat SBY-JK dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden ke depan, saya melihat paket SBY-JK akan tetap diamankan dan dipersiapkan untuk bertarung dan ini merupakan strategi politik dari keduanya demi mengamankan kepentingan keduanya. saya melihat dan meramalkan dalam waktu dekat ini, RUU Pornografi akan segera ditetapkan sebagai undang-undang karna personil di DPR-RI/DPD jelas terlihat lebih banyak
mendukung apalagi koalisi berbagai pertai-partai besar dan Partai Islam dalam mendukung RUU Pornografi, dan ini merupakan langkah politik yang harus daimbil agar mengamankan posisinya. sebenarnya tindakan penolakan ini harus dimainkan oleh Pimpinan-pimpinan Partai Politik di daerah dan Para Gubernur maupun Bupati/Walikota agar tidak terdoktrin dengan kepentingan Pusat tetapi kepentingan daerah dan menyuarakan lewat DPR-RI/DPD Utusan daerah masing-masing. Oleh sebab itu DPR-RI/DPD perwakilan daerah-daerah yang menolak harus bersatu padu  dan berkoalisi untuk menolak RUU Pornografi dan jangan melihat dari latar belakang Partai apa….

Andika Mongilala,SE
Mahasiswa Magister Management UNSRAT